Komisi VIII Sesalkan Tidak Adanya Anggaran Untuk Kerukunan Umat Beragama

04-02-2015 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI, Jallaludin Rakhmat menyesalkan tidak adanya anggaran untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama yang diajukan Dirjen Bimas Budha. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Seluruh Dirjen  Kementerian Agama baru-baru ini.

 

“Saya melihat laporan dan program-program yang disusun Dirjen Bimas Budha sangat lengkap sampai mencantumkan berapa unit kendaraan bermotor dan fasilitas yang dimilikinya. Namun sayangnya, di laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan paparan program kerja tahun 2015 tidak mencantumkan anggaran khusus untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama,” ungkap Jallaludin.

 

Dilanjutkan Politisi dari Dapil Jawa barat II, padahal dalam laporannya itu juga diakui masih adanya ketidak harmonisan intern agama Budha yang disebabkan oleh perbedaan sekte dan pemahaman ajaran agama Budha serta tata puja bakti. Dimana kesemua itu mempengaruhi kerukunan diantara umat. 

 

Senada dengan Jallaludin Rakhmat, anggota Komisi VIII lainnya, Maman mengungkapkan kekecewaannya terhadap laporan para Dirjen yang sama sekali tidak mengakui adanya permasalahan terkait kerukunan hidup antar umat beragama. Sementara sebagaimana berita di media massa, tidak sedikit terjadi kericuhan atau permasalahan di masyarakat yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan umat beragama.

 

“Seperti kita ketahui bersama, tidak sedikit permasalahan sosial yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, sebut saja penutupan gereja di Bekasi, kerusuhan di Poso, serta pembakaran masjid di sebuah daerah. Kenapa semua itu tidak tercantum dalam laporan Dirjen Bimas Kristen. Seolah-olah hal tersebut bukan sebuah hal yang penting.  Sehingga hal itu juga tidak dianggarkan dalam program kerja tahun 2015 ini,”ujar Maman Imanul Haq.

 

Dari laporan tersebut, baik Maman maupun Jallaludin berharap agar pemerintah, para Dirjen Bimas Kementerian Agama untuk lebih memperhatikan masalah kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut menjadi salah satu program penting yang akan menunjang terlaksananya program-program pemerintah lainnya. Jika antar umat beragama selalu berkonflik, bagaimana bisa program-program pemerintah lainnya dapat dijalankan dengan baik. (Ayu)

 

BERITA TERKAIT
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...
Selly Andriany Minta Penindakan Tegas atas Perusakan Rumah Doa GKSI di Padang
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyayangkan aksi intoleransi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat,...