Komisi VIII Sesalkan Tidak Adanya Anggaran Untuk Kerukunan Umat Beragama
Anggota Komisi VIII DPR RI, Jallaludin Rakhmat menyesalkan tidak adanya anggaran untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama yang diajukan Dirjen Bimas Budha. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Seluruh Dirjen Kementerian Agama baru-baru ini.
“Saya melihat laporan dan program-program yang disusun Dirjen Bimas Budha sangat lengkap sampai mencantumkan berapa unit kendaraan bermotor dan fasilitas yang dimilikinya. Namun sayangnya, di laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan paparan program kerja tahun 2015 tidak mencantumkan anggaran khusus untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama,” ungkap Jallaludin.
Dilanjutkan Politisi dari Dapil Jawa barat II, padahal dalam laporannya itu juga diakui masih adanya ketidak harmonisan intern agama Budha yang disebabkan oleh perbedaan sekte dan pemahaman ajaran agama Budha serta tata puja bakti. Dimana kesemua itu mempengaruhi kerukunan diantara umat.
Senada dengan Jallaludin Rakhmat, anggota Komisi VIII lainnya, Maman mengungkapkan kekecewaannya terhadap laporan para Dirjen yang sama sekali tidak mengakui adanya permasalahan terkait kerukunan hidup antar umat beragama. Sementara sebagaimana berita di media massa, tidak sedikit terjadi kericuhan atau permasalahan di masyarakat yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan umat beragama.
“Seperti kita ketahui bersama, tidak sedikit permasalahan sosial yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, sebut saja penutupan gereja di Bekasi, kerusuhan di Poso, serta pembakaran masjid di sebuah daerah. Kenapa semua itu tidak tercantum dalam laporan Dirjen Bimas Kristen. Seolah-olah hal tersebut bukan sebuah hal yang penting. Sehingga hal itu juga tidak dianggarkan dalam program kerja tahun 2015 ini,”ujar Maman Imanul Haq.
Dari laporan tersebut, baik Maman maupun Jallaludin berharap agar pemerintah, para Dirjen Bimas Kementerian Agama untuk lebih memperhatikan masalah kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut menjadi salah satu program penting yang akan menunjang terlaksananya program-program pemerintah lainnya. Jika antar umat beragama selalu berkonflik, bagaimana bisa program-program pemerintah lainnya dapat dijalankan dengan baik. (Ayu)